Jasa dan Masa Depan Indonesia

Tulisan akan diterbitkan di majalah LOCUS (Majalah Himiespa FEB UGM)

Siapa sangka jasa bisa menjadi penggerak perekonomian? Di tengah kelesuan setelah periode taper tantrum, negara-negara di dunia kembali menyeimbangkan equilibrium ekonomi. Setelah bunga acuan (Fed Rate) naik, perekonomian dunia mulai stabil kembali. Pencarian equilibrium ekonomi juga termasuk mencari penggerak perekonomian. Bahkan majalah The Economist (7/5) menyebutkan, bahwa negara-negara sedang berkembang rentan terhadap gejolak perekonomian. Salah satu penggerak ekonomi tersebut adalah jasa, komponen yang belum “dilihat” tapi berbahaya. Alasan utama yang bisa mendukung adalah jasa memberi kontribusi besar terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Dari tahun 1960 sampai dengan 2014 saja, presentase jasa terhadap PDB naik dari 30 persen ke 45 persen. Kalau dilihat dari strukturnya, sektor pertanian terus menurun, dan industri naik. Tetapi, yang menarik bahwa kenaikan jasa tersebut hampir menyamai industri. Bukan rahasia lagi bahwa konsentrasi pertumbuhan di kota besar, dan beragamnya pekerjaan baru akibat lini ekonomi baru, membuat jasa tumbuh secara pesat. Pertumbuhan rata-rata jasa secara keseluruhan dari tahun 2000-2014 sebesar 7 persen (y.o.y) diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari alasan tersebut, kita dapat melihat jasa akan menjadi penggerak perekonomian, akan tetapi akankah jasa bisa membuat perekonomian tumbuh secara berkelanjutan? Identifikasi menunjukkan kualitas, daya saing, dan nilai tambah jasa bermasalah.

Kualitas jasa Indonesia masih rendah, karena presentase terbesar sektor jasa adalah pedagang retail dan konstruksi. Seperti yang kita ketahui, dua bidang pekerjaan tersebut masih kurang dalam hal pendidikan. Padahal, jika kedua bidang tersebut digabung, sudah memberikan kontribusi 40 persen terhadap keseluruhan sektor jasa. Di lain sisi, kualitas pekerja yang membutuhkan pendidikan tinggi masih sedikit di Indonesia, misalnya sektor finansial atau perbankan. Hal ini ditambah lagi dengan pekerja sektor informal. Ketika pekerja dari daerah rural masuk ke daerah urban dan tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka sektor informal menjadi tempat “penampungan” pekerja. Tren di kota besar yaitu dengan berjualan kaki lima, penjual bisa menghidupi anak-anaknya dan menutup akomodasi.

Daya saing menjadi hal yang patut diangkat. Jika kita membayangkan Indonesia memiliki porsi jasa terhadap PDB yang besar, bayangan kita keliru. Rata-rata negara ASEAN memiliki rasio jasa terhadap PDB diatas 50 persen. Misalnya tenaga kerja Singapura sebesar 76 persen terserap di sektor jasa. Selain itu, efisiensi tenaga kerja menjadi momok bagi daya saing Indonesia. Laporan terbaru Global Competitiveness Report menyebutkan salah satu permasalahan daya saing adalah mengenai biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terus naik dari tahun ke tahun. Kita dapat melihat bahwa demo pekerja pada masa Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, membuat Jokowi menaikkan UMR DKI Jakarta. Kenaikan UMR memang harus sesuai dengan taraf hidup normal. Akan tetapi, kualitas pekerja juga harus diperhatikan.

Permasalahan ini terkait dengan daya saing yaitu mengenai nilai tambah. Nilai tambah pekerja terhadap PDB Indonesia cenderung stagnan. Jika negara-negara BRICS bisa naik tingkat di era 2000an, Indonesia belum bisa menaikkan nilai tambahnya. Pada tahun 1993 saja Indonesia memiliki rasio nilai tambah terhadap PDB sebesar 42,1 persen. Di tahun 2014, nilai tambah tersebut menjadi 42,2 persen. Sehingga peningkatan tersebut sangat kecil dibandingkan negara-negara yang sedang berkembang.

Akhirnya, jasa bisa menjadi penggerak asal tidak mengurangi kualitas. Jangan sampai serapan tenaga kerja berakhir menjadi pekerja yang tidak produktif. Apalagi, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar hingga tahun 2030. Peningkatan SDM juga harus diperhatikan, terlebih usaha untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor jasa. Semoga penggerak perekonomian masa depan ini dikembangkan dengan kualitas.