Isu Ekonomi di Pemilu 2019

Tulisan ini dimuat di seword.com. Lihat disini

Pemilu 2019 sebenarnya masih dua tahun lagi, tetapi aroma politik antar kedua kubu sudah semakin kentara. Pertemuan penguasa Hambalang dan Cikeas mengisyaratkan bahwa Pemilu kali ini adalah pertaruhan mati-matian. Sebaliknya, penguasa Teuku Umar masih tenang dalam menghadapi tahun 2019.

Sejak pertengahan tahun ini, perdebatan dan isu tentang koalisi tidak bisa dibendung. Pembaca masih ingat akan pertemuan SBY- Prabowo bulan Juli lalu. Kompas mencatat bahwa Prabowo kemungkinan membahas koalisi dengan SBY.  Hal ini menjadi penanda koalisi politik akan menjadi tema alot seiring berjalannya waktu.

Tetapi, media nasional hanya menulis tema-tema politik yang menghangat, mulai dari isu presidential treshold  atau ambang batas pencalonan presiden, sampai dengan isu PKI akhir-akhir ini. Bahkan, argumen-argumen yang dipakai sudah tidak menunjukkan kelogisannya lagi.  Lalu, bagaimana dengan tema-tema ekonomi yang akan ada?

Saya menyoroti akan ada tema-tema ekonomi menarik yang dibahas dalam Pilpres kali ini. Beberapa mungkin tema-tema yang baru, sedangkan beberapa sudah pernah dibahas. Kemungkinan, publik akan merasa bosan dengan tema-tema lama yang “dijual”.

Dalam daftar teratas, tema kemiskinan dan ketimpangan akan paling disorot. Saya harus menggarisbawahi bahwa kemiskinan dan ketimpangan berbeda. Kemiskinan terkait ketidakmampuan masyarakat dalam mencapai taraf pendapatan (jika berdasarkan ukuran ekonomi), tetapi bisa bersifat multidimensi, sedangkan ketimpangan merupakan perbedaan proporsi pendapatan (ibaratnya, pendapatan keseluruhan adalah kue, dan berapa potong yang didapat oleh orang per orang).

Laporan dari Oxfam menyatakan bahwa perbedaan yang kaya dan yang miskin semakin besar. Secara nominal, mereka yang ada di kelas atas (rumah tangga berpendapatan kuantil atas) menikmati lebih dari 40 persen “kue” pendapatan nasional. Tema inilah yang akan dibenturkan oleh pihak kontra Jokowi dan “menyulut” perselisihan. Bahkan, mungkin saja, mereka membawa kelas atas atau “taipan” dalam perdebatan ekonomi.

Tema kemisinan dan ketimpangan bisa dibawa ke isu SARA. Dalam satu kesempatan, Prabowo pernah bilang bahwa ketidakadilan ekonomi  (baca: ketimpangan) akan menyebabkan radikalisme. Saya mungkin lebih setuju pandangan Herry Priyono yang menyatakan bahwa radikalisme disebabkan oleh mereka yang terjalin oleh “peternakan politik”.

Selain tema kemiskinan dan ketimpangan, tema menarik adalah jaminan sosial. Seperti kita ketahui, Jokowi telah membuat beberapa terobosan lanjutan dari presiden sebelumnya. Program seperti Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Indonesia Sehat mengisyaratkan kesejahteraan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

BPJS akan dipakai oleh kubu lawan untuk kepentingan Pemilu. Mereka akan bilang jaminan sosial ini belum bersifat menyeluruh. Memang, Indonesia belum sampai pada tahapan universal health coverage. Namun, kubu lawan akan menawarkan program dengan “nama” berbeda dan kalau dilihat sekilas seperti bisa menyelesaikan seluruh permasalahan hidup.

Terkesan sederhana memang, namun pemerintah Jokowi sedang merumuskan beberapa program terkait jaminan sosial. Misalnya terkait beras, sekarang sedang diupayakan untuk menggunakan kartu subsidi. Seluruh sistemnya bahkan menggunakan digital, sehingga sasaran program kemiskinan menjadi jelas.

Terakhir adalah infrastruktur. Sebagai fakta, sepanjang tahun 2014 sampai 2017, anggaran infrastruktur secara presentase terhadap APBN selalu diatas 8 persen. Artinya, prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur sangat tinggi. Walaupun dari sisi anggaran infrastruktur mengalami peningkatan signifikan, ada celah yang dapat dimanfaatkan kubu lawan, yaitu terkait pembiayaan infrastruktur.

Pembiayaan pembangunan yang sedang digencarkan pemerintahan Jokowi adalah skema PPP (public private partnership). Alasannya, pemerintah hanya mampu menutup pembiayaan 58 persen, sehingga memerlukan pembiayaan swasta. Dari alasan tersebut, bisa saja infrastruktur menjadi beban bagi APBN, tim lawan juga bisa menggunakan argumen “kebocoran” yang digadang-gadang dahulu.

Untuk menyikapi besarnya pembiayaan APBN dalam hal infrastruktur, tim lawan menggunakan argumen kontra dan menawarkan cara-cara tidak masuk akal mengenai pembiayaan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur berdampak secara sosial dan lain sebagainya. Pemilih harus jeli dalam menyikapi tema-tema ini karena bisa termakan omongan dan janji manis.

Akhirnya, tahun 2019 mungkin adalah tahun yang paling ditunggu oleh rakyat Indonesia. Tahun yang mengharuskan kita untuk berefleksi sejenak mengenai kematangan demokrasi kita, terutama argumen yang hendak dipakai dalam Pemilu nanti. Jelas, persaingan akan menjadi semakin panas. Tema-tema yang digulirkan mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan menjadi adu gagasan dan adu logika. Selamat menikmati proses ke tahun tersebut.

Alexander Michael

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *